https://www.cnbcindonesia.com     10 Jan 2020

Akhir Januari, Barang Impor Online Mulai Rp 45.000 Kena Pajak!

Jakarta, 09 Januari 2019. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan mengumumkan adanya perubahan aturan pada impor barang yang dilakukan via Toko Online atau e-Commerce. Menurut Heru Pambudi selaku Dirjen Bea dan Cukai. Setidaknya terdapat beberapa perubahan antara lain, penurunan batasan atau threshold yang sebelumnya aturan impor barang yang bebas bea masuk adalah barang maksimal seharga US$ 75, namun dilakukan penuruan menjadi maksimal US$ 3.

Karena penurunan tersebut maka harga barang diatas US$ 3 atau setara Rp 45.000 (Asumsi Kurs US$ = Rp 15.000) akan dikenakan tarif bea masuk. Adapun tarif yang berlaku yaitu 7,5 persen untuk bea masuk ditambah tarif Pajak Penghasilan (PPh) yaitu 10 persen dengan NPWP atau 20 persen  tanpa NPWP. Selain penurunan threshold bea masuk, DJBC juga merubah aturan threshold pajak menjadi tidak ada ambang batas, artinya barang dengan harga US$ 1 pun akan dikenakan pajak.

Peraturan ini akan diberlakukan pada akhir Januari 2020, karena hingga saat ini beleid tersebut masih dalam proses perundangan menurut Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga DJBC, Syarif Hidayat.

“Kemungkinan pada akhir bulan ini. Ketika kami selesai dalam minggu ini kami akan sosialisasi dengan pihak-pihak terkait. Yang jelas akhir bulan ini,” ujarnya pada sabtu (4/1/2020).

Menurutnya, DJBC memiliki alasan kuat dibalik penerbitan kebijakan ini. Hal ini dikarenakan, sebagian besar barang kiriman impor via e-commerce atau 90% diantaranya bernilai di bawah US$ 75. Padahal dalam kurun tiga tahun belakangan terdapat peningkatan yang pesat untuk barang kiriman impor. Berdasarkan data consignment note di tiga tahun belakangan secara berurutan mengalami kenaikan dari 6 juta dokumen di tahun 2017, 20 juta dokumen ditahun 2018 dan pada akhir 2019 sudah mencapai 49,7 juta dokumen.

“Maka industri barang sejenis di Indonesia terkena dampak karena mereka masuk tidak membayar pajak. Sementara barang-barang sejenis yang diproduksi oleh UMKM mereka membayar pajak, sehingga ini kan menjadi persaingan yang tidak fair. Maka akhirnya kami mengenakan peraturan ini agar terjadi persaingan yang fair antarbarang yang didatangkan dari luar negeri dengan produsen yang ada di dalam negeri," jelas Syarif.

Tercatat, 98 persen barang kiriman impor sebagian besar merupakan barang konsumsi seperti tas, sepatu, dan pakaian, yang hampir semuanya didatangkan dari negeri tirai bambu, China. Dengan adanya pemberlakuan peraturan tarif bea masuk yang baru ini dinilai tidak akan mengganggu arus perdangan dari luar masuk ke Indonesia.

“Justru importasi barang-barang tersebut malah bisa menekan terhadap industri dan perekonomian kita. Karena efek impor yang terlalu besar bisa memperngaruhi nilai tukar dan ekonomi kita,”ujarnya. 

Tax Centre Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia

Tax Centre FIA UI

: Gedung B Lantai 2 Komplek Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Kampus UI Depok 16424 – INDONESIA
: +62 811 1544 404
: +6221 788 491 47
: +6221 788 491 47
: admin@taxcentre-ui.org | taxcentre.ui@gmail.com