https://www.kompas.com     9 Jan 2020

Congestion Charge : Instrumen Fiskal dalam Mengurai Kemacetan Ibukota, Tepatkah?

Jakarta, 09 Januari 2020. Pungutan dalam rangka pengendalian lalu lintas dikenal diberbagai negara dengan beberapa istilah antara lain congestion charge atau road pricing. Pungutan tersebut dikenakan kepada para pengendara kendaraan yang memasuki suatu wilayah atau kawasan tertentu untuk membatasi jumlah kendaraan yang melintas di kawasan tersebut. Hal ini juga digunakan salah satunya untuk mengurai kemacetan di kota-kota besar diseluruh dunia.

Kebijakan yang cukup kontroversial tersebut menjadi bahasan dihampir seluruh belahan dunia. Baru-baru ini New York mengadopsi kebijakan tersebut untuk mengendalikan ‘kemacetan’ lalu lintas dikota tersebut. Bahkan, akhir-akhir ini kota Melbourne, Australia menyebutkan bahwa ide tersebut berpotensi untuk diterapkan dan dibahas kedalam strategi jangka 10 tahun mendatang.

Pengenaan pungutan ini selain ditunjukan untuk mengurai kemacetan lalu lintas juga ditunjukan utamanya dalam konteks kelingkungan yang tengah ramai menjadi pembahasan di seluruh belahan dunia.

Congestion Charge di Indonesia

Pembahasan mengenai penerapan congestion charge di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 2009, dimana telah dibahas sebuah aturan mengenai pungutan guna mengurai kemacetan lalu lintas ibukota Jakarta namun saat itu terkendala mengenai penentuan apakah hasil pungutan tersebut akan termasuk jenis pajak atau retribusi.

Pelaksanaan pemungutannya pun direncakan akan menggunakan teknologi bernama Elektronic Road Pricing (ERP) serupa yang diterapkan oleh Singapura, dimana dengan sistem ini akan dilakukan pembebanan biaya kepada pemilik kendaraan yang melawati sebuah jalur tertentu utamanya bagi daerah yang rawan akan kemacetan. Namun hingga sekarang penerapannya belum juga diterapkan.

Baru-baru ini ide jalan berbayar eletronik atau ERP kembali diangkat kepermukaan. Menurut Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) pelaksanaan ERP akan dilaksanakan pada tahun 2020 dan akan diterapkan di jalan-jalan besar Jabodetabek seperti jalan MH-Thamrin-Sudirman (DKI Jakarta), jalan Margonda (Depok, Jawa Barat), jalan Daan Mogot (Tangeran, Banten), dan jalan Kalimalang (Bekasi, Jawa Barat). Namun hingga saat ini masih dalam proses pembahasan.

Menurut Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Bambang Prihatono penerapan ERP ini akan bertolak ukur pada tingkat kemacetan, semakin macet ruas jalan makan praktis tarif ERP per kendaraan yang dikenakan juga akan semakin mahal.

Beliau juga menambahkan bahwa pelaksanaa kebijakan ERP harus segera dilakukan karena sistem ganjil genap dinilai tidak lagi dapat mengurai kemacetan. Ditambah jumlah kendaraan khususnya daerah Jabodetabek yang terus mengalami pertumbuhan. Setidaknya ditahun 2018 Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menerbitkan sebanyak 19.996.183 unit STNK baru.

Namun sayangnya hingga saat ini aturan seperti tarif, klasifikasi kendaraan, dan jam penerapannya hingga sekarang belum ada keputusannya dan masih dalam tahap diskusi. Pembahasan wacana ERP ini masih dalam proses pembahasan teknologi apa yang tepat untuk menerapkan jalan yang berbayar. 

Tax Centre Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia

Tax Centre FIA UI

: Gedung B Lantai 2 Komplek Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Kampus UI Depok 16424 – INDONESIA
: +62 811 1544 404
: +6221 788 491 47
: +6221 788 491 47
: admin@taxcentre-ui.org | taxcentre.ui@gmail.com