https://finance.detik.com     8 Jan 2020

Realisasi Pajak hanya capai 84,4%, Sri Mulyani Ungkapkan Strategi Ini Untuk Dorong Penerimaan Pajak tahun 2020.

Jakarta, 08 Januari 2020. Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN KiTA yang dilaksanakan di Jakarta, Selasa (7/1/2020). Dijelaskan bahwa realisasi penerimaan pajak tahun 2019 hanya mencapai Rp 1.332,1 triliun atau sekitar 84,4 persen dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 sebesar 1.577,6 triliun.

Meski angka shortfall mencapai Rp 245 Triliun menurut Sri Mulyani penerimaan pajak tahun ini tetap tumbuh positif sebesar 1,43 persen dari tahun lalu yang mencapai Rp 1.313,3 triliun.

“penerimaan pajak migas dan non masih tumbuh positif dari tahun lalu di tengah tekanan ekonomi global,” pungkasnya.

Jika dirinci, penerimaan pajak dari Pajak Penghasilan (PPh) nonmigas mencapai Rp 711,2 trilun atau 85,9 persen dari target Rp 828,3 triliun. Sedangkan untuk PPh migas penerimaan mencapai Rp 59,1 triliun atau 89,3 persen dari target Rp 662,2 triliun.

Sementara untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) mencapai Rp 532,9 triliun atau 81,3 persen dari target Rp 655,4 triliun dan tumbuh 3,8 persen dari tahun sebelumnya.

Untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak lainnya mencapai Rp 28,9 triliun atau melampaui target hingga 104,2 persen dari Rp 27,7 triliun dan tumbuh mencapi 10,7 persen dari tahun lalu.

Strategi Sri Mulyani untuk Optimalisasi Penerimaan Pajak 2020

Loyonya penerimaan pajak di tahun 2019 menurut Sri Mulyani ditenggarai beberapa hal, salah satunya adalah situasi ekonomi yang lesu sehingga berdampak negatif pada penerimaan pajak. Adapun empat strategi Sri Mulyani dalam menggenjot penerimaan pajak tahun ini.

 Pertama, Tax Holiday/Allowance dengan melakukan perluasan cakupan industri pionir (dari 9 menjadi 19), menurunkan treshold penerima fasilitas minimum investasi dari Rp 500 miliar menjadi minimal Rp 100 dan memberikan  Investment allowance bagi industri padat karya guna mendorong ekonomi sekaligus penciptaan lapangan pekerjaan.

Kedua, percepatan proses restitusi, hal ini digunakan untuk mendukung investasi dan pembiayaan usaha sektor swasta. Tercatat restitusi Januari-Desember 2019 didominasi restitusi atas PPN DN sebesar Rp 102,14 triliun (tumbuh 25,2%) dan PPh badan Rp 33,23 triliun (tumbuh 0,76%)

Ketiga,  mendorong pertumbuhan dunia usaha untuk UMKM dengan fasilitas pajak UMKM dengan tarif 0,5% ditambah dengan akselerasi restitusi pajak untuk UMKM.

Keempat, dengan instrumen Super Deduction Tax berupa pemberian super deduction untuk kegiatan research and development dan pelatihan vokasional.

Tax Centre Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia

Tax Centre FIA UI

: Gedung B Lantai 2 Komplek Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Kampus UI Depok 16424 – INDONESIA
: +62 811 1544 404
: +6221 788 491 47
: +6221 788 491 47
: admin@taxcentre-ui.org | taxcentre.ui@gmail.com