https://www.kemenkeu.go.id     7 Jan 2020

Multilateral Tax Treaty dengan 47 Negara, Langkah Pemerintah Hindari Pajak Berganda

Jakarta, 06 Januari 2020. Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 77 Tahun 2019 tentang Konvensi Multilateral untuk Menerapkan Tindakan-Tindakan Terkait dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda untuk Mencegah Penggerusan Pemajakan dan Pengesahan laba yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo.

Pemerintah resmi menandatangani persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B) atau tax treaty dengan empat puluh tujuh negara lainnya. Beleid ini merupakan kelanjutan dari keterlibatan Indonesia dalam Konvesi Multilateral yang dilaksanakan di Paris, Prancis pada 7 Juni 2017 silam.

Pengesahan aturan tersebut diharapkan memberikan kemudahan bagi Indonesia dalam rangka penentuan pajak bagi perusahaan multinasional asal negara terkait. Sekaligus menjadi payung hukum utama dalam memerangi praktik penghindaran pajak berganda dalam rangka penggerusan basis pemajakan dan pergeseran laba yang dilakukan secara serentak, tersinkronisasi, dan efisien, sehingga diperlukan suatu instrument yang bersifat multilateral.

Dengan pengesahan ini setidaknya Indonesia dapat mengamankan penerimaan pajak dengan mencegah penghindaran pajak melalui penyalahgunaan tax treaty. Adapun bentuk penghindaran yang kerap kali dilakukan oleh badan usaha seperti memecah fungsi organisasi, memecah waktu kontrak, rekayasa kontrak, dan rekayasa kepemilikan.

Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Arif Baharudin menyatakan bahwa Perpres tersebut akan memodifikasi aturan P3B di Indonesia yang secara substansi Multilateral Instrument (MLI) akan menambahkan beberapa ketentuan yang belum diatur di P3B sebelumnya.

Berdasarkan konvesi Multilateral lalu, MLI dinilai sebagai instrumen yang fleksibel dan memodifikasi P3B sesuai dengan pilihan kebijakan yang dikehendaki oleh yurisdiksi. Fleksibilitas diberikan dalam rangkan mengakomodasi berbagai kebijakan dari berbagai negara sekaligus menjamin pencegahan praktik penggerusan pajak dan pergeseran lab.

Selain itu, dengan adanya MLI maka Indonesia tidak perlu melakukan negosiasi P3B satu per satu ke setiap Negara, sehingga dirasa lebih efisien. Langkah selanjutnya yang akan diambil oleh pemerintah adalah mengirimkan instrumen ratifikasi tersebut kepada Organization of Coordination and Development (OECD). Hal ini dilakukan agar MLI bisa berlaku efektif tiga bulan sejak instrumen ratifikasi di submit ke OECD.

Dalam waktu dekat, pemerintah akan membuat aturan turunan dari Perpres Nomor 77 Tahun 2019 berupa Peraturan Menteri Keuangan, namun masih dalam tahap pengkajian berkaitan dengan substansi PMK tersebut.

Selanjutnya, jumlah yurisdiksi yang tercantum dalam Perpres 77 Tahun 2019 hanya berjumlah 47 yurisdiksi dari total 97 negara yang telah menandatangani MLI. Namun jumlah ini akan terus bertambah dikarenakan ada beberapa mitra P3B Indonesia yang belum menandatangani MLI sehingga belum tercantum dan menyesuaikan dengan keanggotaan MLI. 

Tax Centre Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia

Tax Centre FIA UI

: Gedung B Lantai 2 Komplek Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Kampus UI Depok 16424 – INDONESIA
: +62 811 1544 404
: +6221 788 491 47
: +6221 788 491 47
: admin@taxcentre-ui.org | taxcentre.ui@gmail.com