https://www.pajak.go.id     6 Jan 2020

Awali Era Baru Cooperative Compliance : Direktorat Jenderal Pajak dan Pertamina Lakukan Integrasi Data Perpajakan

Jakarta, 06 Januari 2020. Pertamina bersama dengan Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan melangsungkan peresmian kegiatan Digitalisasi Integrasi Perpajakan di Kantor Pusat Pertamina pada Kamis 19 Desmber 2019. Penetapan sistem tersebut merupakan bentuk komitmen Pertamina dalam transparasi perusahaan kepada otoritas perpajakan dan merupakan yang pertama di Indonesia.

Pelaksanaan digitalisasi intergrasi data perpajakan berupa transparansi akses data keuangan Pertamina kepada Direktorat Jenderal Pajak secara real time sehingga DJP dapat meninjau, mengevaluasi dan memvalidasi pemenuhan kewajiban perpajakan PT Pertamina (Persero) sebelum SPT disampaikan.

Hingga saat ini, kolaborasi antara Direktorat Jenderal Pajak dan tim integrasi data perpajakan Pertamina telah menghasilkan sejumlah digitalisasi proses bisnis adminitrasi perpajakan baru yang meningkatkan tranparansi transaksi perpajakan perusahaan.

Langkah Awal Menuju Era Cooperative Compliance

Menurut Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati tranparansi data keuangan dalam integrasi data perpajakan antara Pertamina dan Direktorat Jenderal Pajak merupakan sebuah langkah monumental dalam konteks sejarah hubungan antara Wajib Pajak dengan Fiskus di Indonesia.

“Kami menerapkan skema Cooperative Compliance sebagai bentuk hubungan antara Wajib Pajak dengan otoritas perpajakan yang didasari pada prinsip-prinsip mutual trust, mutual understanding, transparency, cooperation dan collaboration.” Pungkasnya.

Skema ini juga akan mendatangkan banyak manfaat bagi kedua pihak dalam hal penyajian data dan monitoring secara real time serta penyelesaian potensi selisih perpajakan lebih cepat sehingga mengurangi beban cost of collection bagi otoritas pajak dan menekan permasalahan kurang bayar hingga kepastian hukum bagi pertamina.

Senada dengan pernyataan tersebut, Direkur Jenderal Pajak, Suryo Utomo juga menjelaskan manfaat adanya digitalisasi dan integrasi data perpajakan ini akan berdampak pada tingkat transparansi dan compliance Wajib Pajak juga dengan menerapkan tata kelola perpajakan maka manajemen dapat mengurangi risiko bagi perusahaan, termasuk meminimalkan potensi timbulnya sengketa, dan menghindari proses pemeriksaan yang panjang sehingga dapat menekan biaya kepatuhan wajib pajak.

Selain itu  Direktorat Jenderal Pajak  juga mendapatkan data tentang transaksi yang dilakukan antara PT Pertamina dengan pihak ketiga. Data tersebut digunakan untuk membantu para lawan transaksi dimaksud untuk menjalankan kewajiban perpajakan mereka, termasuk data untuk pengisian laporan SPT secara otomatis (pre-populated)

Keterbukaan sukarela Wajib Pajak menandai dimulainya era baru kepatuhan pajak berbasis kerja sama antara otoritas pajak dan pembayar pajak (cooperative compliance). Dalam hal ini kepatuhan pajak ditempatkan dalam perspektif holistik dan end-to-end yakni dimulai dari titik awal terjadinya transaksi hingga titik akhir yaitu pajak dibayar secara benar dan tepat waktu. Sehingga fokus Ditjen Pajak hanya membantu memastikan Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar sejak awal (right from the start).

Setelah Pertamina program integrasi data perpajakan juga akan dilaksanakan dengan tujuh BUMN lainnya yang dinilai memiliki dampak signifikan baik dari sisi penerimaan pajak maupun kontribusi bagi basis data perpajakan. Selanjutnya Ditjen Pajak berharap semakin banyak Wajib Pajak Kan membangun system tata kelola perpajakan yang lebih baik untuk memastikan kepatuhan pajak menjadi fitur integral dari proses bisnis mereka. 

Tax Centre Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia

Tax Centre FIA UI

: Gedung B Lantai 2 Komplek Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Kampus UI Depok 16424 – INDONESIA
: +62 811 1544 404
: +6221 788 491 47
: +6221 788 491 47
: admin@taxcentre-ui.org | taxcentre.ui@gmail.com